Menurut dia juga, pengajuan pengelolaan wilayah kerja oleh pemerintah daerah baik yang regional di bawah provinsi maupun lokal di bawah kabupaten/kota, karena pada prinsipnya UPT (unit pelaksana teknis) di Kementerian Perhubungan yang jumlahnya hampir 270 UPT di Indonesia dengan satu UPT ada yang sebanyak 13 wilayah dan 15 wilayah kerja tentu membutuhkan anggaran dalam pengembangannya.
"Jadi dalam hal pendanaan pembangunan pelabuhan kita agak susah dengan anggaran, kalau memang diambil oleh pihak pemda kami juga apresiasi, artinya mudah-mudahan fasilitas pelabuhan itu bisa lebih baik lagi dengan menggunakan APBD. Kalau kita ini kan se Indonesia dibikin oleh kementerian, jadi kalau kita mau pengembangan pelabuhan, kita tak sanggup karena anggaran kita di kementerian perhubungan juga terbatas," katanya.
Baca Juga:
ITS Surabaya Luncurkan Drone Pendeteksi Emisi Udara Pertama di Indonesia
Saat ini sebanyak 10 wilayah kerja KSOP Baubau yakni, wilayah Liana Banggai, Sikeli (Bombana), Talaga, Wamengkoli (Buton Tengah), Kadatua, Siompu, Batuatas (Buton Selatan), Banabungi Pasarwajo, Lasalimu, dan wilayah Lawele (Kabupaten Buton).
[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]
