Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kolaka Syaifuddin Mustaming di Kolaka, Rabu (6/5/2026), mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi jamaah selama proses pemberangkatan dan pemulangan.

"Pemda melakukan pembiayaan carter enam pesawat bagi jamaah pergi-pulang dari Kolaka ke Makassar dan Makassar ke Kolaka. Total anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp2,7 miliar," kata Syaifuddin.

Syaifuddin menjelaskan seluruh jamaah asal Kolaka akan diberangkatkan melalui Bandara Sangia Ni Bandera di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.

Selain biaya sewa pesawat, anggaran tersebut juga mencakup layanan fast track untuk mempercepat mobilisasi jamaah di bandara.

"Kami juga membayar biaya fast track. Dengan layanan ini jamaah dijemput bus Damri langsung di apron (pelataran parkir pesawat) menuju Asrama Haji, sehingga tidak lagi melewati terminal bandara. Begitu juga saat kepulangan nanti," ujarnya.

Ia menuturkan anggaran Rp2,7 miliar tersebut merupakan atensi pemerintah daerah untuk memenuhi mandat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pemda bertanggung jawab mewujudkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan jamaah melalui pembiayaan transportasi lokal.

Syaifuddin berharap bantuan fasilitas ini dapat melancarkan prosesi ibadah haji dan meminta jamaah untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan fisik.

"Ibadah haji ini memerlukan kekuatan fisik. Kami mengimbau jamaah menjaga kesehatan dan tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar agenda ibadah. Kami juga menitip doa agar masyarakat dan daerah Kabupaten Kolaka senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT)," jelasnya

Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Kolaka Muhammad Ilyas mengatakan total calon haji Kabupaten Kolaka tahun 2026 sebanyak 431 orang yang terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter).

"Jamaah haji Kolaka terbagi dalam lima kloter, yaitu Kloter 34, 35, 36, 38, dan Kloter 43," ujar Ilyas.

Berdasarkan jadwal pemberangkatan jamaah calon haji Kolaka tahun 2026 yaitu Kloter 34 berangkat dari bandara pada 14 Mei mendatang, Kloter 35 dan 36 pada 15 Mei, Kloter 38 pada 17 Mei, dan Kloter 43 pada 19 Mei 2026.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

General Manager PT ASDP Cabagn Baubau Zulivan Ramadhana Miraza saat ditemui di Baubau, Jumat (1/5/2026), mengatakan bahwa pengaktifan kembali KMP Tongkol merupakan langkah strategis perusahaan dalam menjaga keandalan armada serta menjamin aspek keselamatan pengguna jasa.

“Kami mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya pelayaran perdana KMP Tongkol pada hari ini setelah melalui proses rehabilitasi. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama,” kata Zullivan Ramadhana.

Dia menyebutkan bahwa kehadiran KMP Tongkol diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan arus distribusi logistik antara Kota Baubau dan Buton Tengah.

“Kami berharap KMP Tongkol dapat semakin menunjang akses pelayanan publik dan menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa di lintas ini,” ujarnya.

Zulivan Ramadhana mengungkapkan bahwa dengan kembalinya KMP Tongkol, saat ini terdapat tiga kapal komersial yang beroperasi melayani lintas Baubau–Waara, yakni KMP Tenggiri, KMP Sultan Murhum, dan KMP Tongkol.

Dia juga menegaskan bahwa PT ASDP Cabang Baubau optimistis dengan bertambahnya kekuatan armada ini, kapasitas layanan akan meningkat serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui transportasi laut yang lebih efisien dan andal.

Pengoperasian kembali kapal ini ditandai dengan seremoni pelayaran perdana yang meliputi pemecahan kendi, pengguntingan pita, dan pemotongan tumpeng di atas kapal yang dihadiri jajaran manajemen PT ASDP, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Baubau, serta instansi terkait lainnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Bupati Konawe Yusran Akbar saat dihubungi di Kendari, Selasa (28/4/2026), mengatakan bahwa instruksi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program efisiensi energi yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Kita dorong agar setiap hari Senin, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe menggunakan kendaraan roda dua biar lebih hemat BBM," kata Yusran Akbar.

Yusran Akbar menjelaskan bahwa selain faktor penghematan energi, penggunaan sepeda motor juga dianggap lebih praktis untuk menunjang mobilitas pegawai agar tiba di kantor tepat waktu.

Menurutnya, berkendara roda dua memberikan fleksibilitas lebih bagi para ASN, terutama saat menghadapi kepadatan arus lalu lintas di titik-titik tertentu di wilayah Konawe.

"Naik motor itu lebih santai dan lebih cepat tiba, tidak terkena macet. Di Konawe kadang-kadang macet kalau ada acara hajatan (kondangan) atau pedagang di pinggir jalan. Jadi kalau naik motor, bisa lebih cepat sampai di kantor," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini juga disinergikan dengan semangat efisiensi kerja yang terus didorong oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini akan diperkuat dengan aturan formal agar dapat diimplementasikan secara menyeluruh di setiap instansi pemerintahan daerah.

"Ini salah satu bentuk dukungan kita terhadap program efisiensi pemerintah pusat. Sudah ada keputusannya untuk mendorong penggunaan kendaraan roda dua ini setiap hari Senin," jelas Yusran Akbar.

Dia menambahkan bahwa melalui kebijakan ini, diharapkan ASN di Kabupaten Konawe dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup hemat energi sekaligus mengurangi beban kepadatan kendaraan di jalan raya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Bumi Anoa untuk penanganan terhadap wilayah yang terdampak bencana.

Ia menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud keprihatinan dan solidaritas terhadap warga yang terdampak.

“Ini adalah bentuk solidaritas, ya kita tidak inginkan bencana. Tapi kan bencana di sana sudah terjadi. Untuk itu kami ingin membantu meringankan beban mereka,” kata Andi Sumangerukka.

Dia menyebutkan bahwa selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten dan kota di 17 daerah di Bumi Anoa juga diimbau agar berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap korban bencana di Sumatera.

Andi Sumangerukka meminta kepada setiap kepala daerah diimbau menyalurkan sumbangan sesuai kapasitas masing-masing sebagai bentuk kepedulian bersama.

"Masing-masing Rp500 juta untuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Total bantuan Rp1,5 miliar tersebut akan didistribusikan langsung ke pemerintah provinsi tujuan," ujarnya.

Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa dinas-dinas di lingkungan Pemprov Sultra serta masyarakat umum juga dapat menyalurkan bantuan tambahan. Pemprov menyiapkan fasilitas pengumpulan untuk memudahkan proses penyaluran.

Diketahui, untuk bantuan berupa barang, Pemprov Sultra bekerja sama dengan Pangkalan TNI AU (Lanud) Haluoleo. Bantuan yang terkumpul nantinya akan dikirim melalui fasilitas Lanud dan diterbangkan menuju lokasi bencana di ketiga provinsi tersebut.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra Abdul Halik saat ditemui di Kendari, Selasa (9/9/2025), menyampaikan dana tersebut telah disetujui masuk dalam alokasi perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Tenggara tahun 2025 yang telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sultra.

"Anggaran Rp16,2 miliar itu kita suport dari APBD murni di perubahan," kata Abdul Halik.

Ia mengatakan anggaran Rp16,2 miliar ini terbagi di beberapa instansi dan dinas untuk mempersiapkan fasilitas demi terlaksananya STQH tingkat nasional di Bumi Anoa.

Abdul Halik mengungkapkan adapun instansi yang menerima alokasi anggaran tersebut diberikan kepada Dinas PU untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas di lokasi venue lomba, termasuk parkiran, kemudian Dinas Sosial untuk sewa penyediaan tempat menginap tamu, sewa mobil, makan-minum dan hadiah lomba, lalu ada pula pemberdayaan UMKM di dinas terkait.

"Biro Kesra juga untuk kesiapan sebagai panitia, dan ada juga di perhubungan untuk pelayanan bandara dan pelabuhan," ungkap Abdul Halik.

Menurutnya, DPRD Sultra menilai dana tersebut sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan nasional diikuti 38 provinsi meski ditengah efisiensi anggaran.

Untuk itu, DPRD meminta Pemprov bisa menggunakan dana itu dengan efektif sehingga pelaksanaan STQH 2025 di Sultra sebagai tuan rumah berjalan dengan sukses tanpa keluhan.

Abdul Halik menyampaikan DPRD sebagai pengawas anggaran bukan hanya mendukung pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan intelektual melalui kegiatan keagamaan STQH.

"Kita berharap STQH bisa sukses karena ini bagian dari pembangunan karakter dan jiwa kita melalui Alquran," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra J. Robert mengatakan untuk pelaksanaan STQH 2025, Pemprov mengajukan alokasi anggaran dengan total Rp16,2 miliar ke DPRD.

"Anggaran itu sudah disetujui oleh DPRD dan sudah ditetapkan dalam paripurna APBD perubahan Sultra 2025 kemarin," tambahnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kakanwil Ditjenpas Sultra Sulardi saat ditemui di Kendari, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa pihaknya memberikan penguatan kepada para PK Bapas Kendari untuk meningkatkan kualitas diri dari PK dan laporan penelitian masyarakat terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Hal ini mengingat ke depannya di dalam system peradilan pidana, pembimbing kemasyarakatan bukan hanya melakukan pendampingan terhadap anak tersangka, akan tetapi juga terhadap pelaku dewasa," kata Sulardi saat melakukan kunjungan di Kantor Bapas Kelas II Kendari.

Sulardi juga mengingatkan seluruh pegawai agar meningkatkan intensitas sosialisasi tugas dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan, serta melakukan penandatanganan Kerjasama atau PKS dengan pemerintah daerah (Pemda), instansi kementerian atau Lembaga di wilayah tugas Bapas Kendari.

"Serta juga menjalin Kerjasama dengan kelompok masyarakat setempat," ujarnya.

Ia menjelaskan kerjasama tersebut dilakukan untuk menyiapkan tempat-tempat para pelaku tindak pidana yang mendapatkan pidana alternatif nonpenjara atau kerja-kerja sosial di berbagai tempat fasilitas umum milik pemerintah daerah, ataupun instansi di wilayah Bapas Kendari.'

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas II Kendari R Teja Iskandar mengungkapkan jika pihaknya telah menyiapkan beberapa tempat di wilayah tugas Bapas Kendari, yakni satu kota dan tujuh kabupaten di Sulawesi Tenggara.

"Kami sudah mulai menjalin kerjasama, di beberapa wilayah kerja Bapas Kendari. Karena nantinya tugas-tugas Bapas Kendari itu bertambah, yang mana kami mendapatkan tugas untuk memberikan rekomendasi kepada hakim agar pelaku tindak pidana itu patut dapat alternatif pidana atau tidak," ucap Teja Iskandar.

"Berdasarkan hasil pertemuan tadi, nantinya kami akan membuat perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan referensi PK Bapas terkait dengan Undang-Undang KUHP baru itu," tambahnya.

Diketahui, satu kota dan tujuh kabupaten yang menjadi wilayah Kerja Bapas Kendari, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Pemeriksaan atas nama HDT sebagai Komisaris PT Pilar Cadas Putra,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dilansir Antara dari Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan pemeriksaan saksi tersebut bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HDT merupakan Komisaris PT Pilar Cadas Putra atas nama Hidayat.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur.

Lima tersangka tersebut adalah Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029 Abdul Azis (ABZ), penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur Ageng Dermanto (AGD), serta dua pegawai PT Pilar Cerdas Putra atas nama Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady dan Arif Rahman berperan sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto merupakan tersangka penerima suap.

Pada 12 Agustus 2025, penyidik lembaga antirasuah menggeledah Kantor Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes di Jakarta.

Adapun kasus dugaan korupsi terkait pembangunan RSUD di Kolaka Timur merupakan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D menjadi Kelas C dengan nilai proyek sebesar Rp126,3 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).

Proyek tersebut menjadi bagian dari program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes, dan 20 RSUD yang memakai DAK bidang kesehatan. Untuk program tersebut, Kemenkes pada tahun 2025 mengalokasikan dana sebanyak Rp4,5 triliun.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Jumat (15/8/2025) sore, mengatakan bahwa para pelajar yang telah dipilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera merupakan orang-orang yang terpilih untuk melakukan tugas mulia untuk bangsa dan negara, serta seluruh rakyat Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.

"Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada kalian seluruhnya. Terutama kepada pelatih, kepada pembina, dan kepada orang tua dan keluarga. Ini adalah bagian dari yang terindah yang kau miliki," kata Andi Sumangerukka.

Dia menyebutkan dengan melaksanakan tugas tersebut, para anggota Paskibraka itu tentunya telah menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka, dan juga kebanggaan rakyat Sulawesi Tenggara.

"Pegang teguh kebanggaan itu, jaga kebanggaan itu, jaga kehormatan. Berpikir lah dan berbuat lah seperti apa yang tadi telah disampaikan tadi," ujarnya.

Andi Sumangerukka juga telah mempercayai seluruh anggota Paskibraka tersebut. Sebab, dia sendiri juga telah melihat langsung proses latihan para pelajar itu dan menantikan hari H pelaksanaan Upacara Bendera pada 17 Agustus 2025 mendatang.

"Saya sudah melihat apa yang anda lakukan dan saya yakin besok kalian akan menunjukkan yang terbaik yang kau miliki. Karena kalian mampu melakukan itu. Oleh karena itu jangan kecewakan keluargamu, jangan kecewakan kita dan jangan kecewakan rakyat Sulawesi Tenggara," sebut Andi Sumangerukka.

Ia meminta kepada seluruh anggota Paskibaraka itu untuk memberikan penampilan terbaik dalam menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pusaka di Kantor Gubernur Sultra.

"Sekali lagi saya berdoa semua keluargamu yang ada di sini berdoa. Kami semua berdoa semoga kalian yang sukses di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini," ucapnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala BPN Mubar, Edison saat dihubungi di Kendari, mengatakan pengurusan pertanahan di BPN Mubar akan dilayani sesuai standar pelayanan. Hal ini ditandai dengan penandatangan maklumat pelayanan.

“Ini merupakan wujud komitmen BPN Mubar dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.” ungkapnya

Ia membeberkan isi maklumat tersebut antaralain seluruh pegawai BPN Mubar berjanji dan sanggup untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan Kementerian ATR/BPN.

Kedua memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus dan yang terakhir bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Lebih lanjut ia menjelasakan bahwa maklumat pelayanan, merupakan salah satu poin yang penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI.

“Jika merujuk pada Pasal 22 Ayat (1) UU Pelayanan Publik, mengamanahkan penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan". jelas Edison

Dia mengungkapkan bahwa tujuan penandatanganan maklumat pelayanan ini adalah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan.

Kendati demikian maklumat ini juga berfungsi sebagai wujud komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar, transparan, dan akuntabel.
Edison berharap dengan ditanda tanganinya maklumat pelayanan ini, seluruh pegawai baik itu PNS, PPPK dan PPNPN dapat berpegang teguh terhadap Maklumat ini.

“Seomga dengan maklumat ini dapat meningkatkan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat kepada Masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada BPN.” tuturnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Plt. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, Ihlas Landu di Kendari, Selasa (29/4/2025), mengatakan bahwa perkembangan harga kelapa sawit di Sultra semakin membaik yaitu kenaikannya rata antara Rp100-Rp200/kg, sehingga harga kelapa sawit yang sebelumnya Rp2.400 per kg menjadi Rp2.600 per kg.

"Jika dibandingkan pada periode di tahun lalu hanya berkisar antara Rp2.300 hingga Rp2.400 selama beberapa bulan ini posisi stabil di kisaran Rp2.600 per kg TBS kelapa sawit," katanya.

Ihlas menjelaskan bahwa kenaikan harga TBS kelapa sawit tersebut berdasarkan harga minyak sawit mentah atau CPO yang cenderung stabil di pasaran.

"Kenaikan harga tersebut juga berdasarkan CPO dan indeks K yang diajukan oleh beberapa perusahaan perkebunan sawit (PKS) yang ada di Sultra untuk menentukan harga per TBS nya," ujarnya.

Harga TBS kelapa sawit di Bumi Anoa, kata dia, di perkirakan akan terus mengalami kenaikan di tahun 2025 karena bahan baku kelapa sawit kurang maksimal menghasilkan buah di perkebunan plasma sawit maupun buah yang ada di perusahaan kelapa sawit.

Ihlas Landu yang juga Kabid Sarana dan Prasaran Disbunhorti Sultra menambahkan bahwa dengan kenaikan harga yang cenderung stabil tersebut bisa berdampak bagi petani plasma maupun petani swadaya yang ada di Sultra, karena bisa membuat petani kelapa sawit di daerah itu meningkat kesejahteraannya.

"Diharapkan harga TBS kelapa sawit di Sultra terus mengalami kenaikan, supaya petani-petani plasma maupun swadaya kita bisa sejahtera dengan kenaikan harga tersebut," jelasnya.

Di Sultra ada beberapa perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Damai Jaya Lestari Kolaka, PT. Tani Prima Maksmur, PT. Sultra Prima Lestari, PT Damai Jaya Lestari Konawe Utara, PT Utama Agrindo Mas, PT Gunung Andalan Sukses, PT Madindra Inti Sawit, dan PT Karya Alam Perdana dan PT Marbau Jaya Indahraya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kadis Nakertrans Sultra LM Ali Haswandy di Kendari, Senin (28/4/2025), mengatakan pelatihan itu selama enam hari kerja, sejak 23-28 April 2025.

"Pelatihan bagi 30 orang disabilitas itu bekerja sama dengan Sentra Meohai Kendari, Kemensos Republik Indonesia dengan melibatkan instruktur dari Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari dan sebuah salon kecantikan di kota ini," ujar kadis melalui penanggung jawab pelatihan Disnakertrans Sultra, Arman Saboli.

Ia menyebut dari 30 disabilitas yang ikut pelatihan, ada 24 orang perempuan tuna rungu dan 6 laki-laki. Sementara kursus tata cara mengelas listrik diikuti 20 orang yang semua laki-laki non disablitas dan sudah mempunyai embrio usaha untuk pengembangan selanjutnya.

Ia menjelaskan pelatihan yang dikemas dalam program Semua Mudah Dapat Kerja (Samudra) dalam program Bursa Kerja Disnaker Sultra 2025 dibagi dalam enam kegiatan, yakni tata kecantikan, teknis listrik, K3 umum, teknologi informatika, pelatihan mandiri (TKM), dan kejuruan tata boga.

Wakil Gubernur Sultra Hugua saat membuka kegiatan Job Fair 2025 di kantor Disnakertrans Sultra pada Selasa (22/4) menilai penyandang disabilitas yang dilibatkan dalam kegiatan itu sebagai positif dan harus didukung karena mencari pekerjaan itu bukan saja bagi orang normal secara fisik, tetapi sebagai hak semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas itu keren, karena saat bekerja bukan saja otaknya yang jalan tapi juga perasaannya sehingga fokus dalam bekerja," kata dia.

Untuk itu, mantan Anggota DPR RI Dapil Sultra periode 2019-2024 tersebut, meminta sejumlah perusahaan membuka peluang bagi setiap penyandang disabiltas untuk direkrut sebagai pekerja yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara Syarwan menjelaskan realisasi belanja negara di Sultra di sumbangkan belanja Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,334 miliar lebih dari total pagu sebesar Rp6,32 triliun dan Transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,256 miliar lebih dari total pagu sebesar Rp19,41 triliun.

“Kalau kita  Persentase Realisasi total Belanja Negara sebesar 21,73 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 21,13 persen dari pagu dan TKD sebesar 21,93 persen dari pagu,” tutur Syarwan di Kendari, Sabtu (19/4/2025).

Menurut Syarwan jika dilihat dari tahun ke tahun (yoy), belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 39,84 persen, dan belanja TKD mengalami kontraksi sebesar 29,05 persen.

“Untuk realisasi belanja tertinggi oleh Kepolisian RI sebesar Rp329,98 Miliar atau 24,72 persen dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra,” jelasnya.

Lebih lanjut Syarwan menjelaskan jika dilihat dari persentase terhadap pagu, kinerja realisasi belanja K/L tertinggi terdapat pada KPPN Kolaka sebesar 26,82 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai. 

“Sementara dilihat  dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp 965,13 Miliar atau sekitar 72,30 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN,” ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Anggota DEN, Musri Mawaledha bersama Wakil Gubernur Sultra Hugua selesai melakukan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang Rusia di Jakarta, Kamis, mengatakan PLTN ini sangat ramah lingkungan, efisien dan murah secara ekonomi.

Rosatom adalah perusahaan negara milik Rusia yang bergerak di bidang industri nuklir terutama nuclear power plant. Rosatom juga perusahaan terbesar di dunia yang menjadi vendor yang bergerak di industri nuklir.

"Investasi pengembangan PLTN ini 100 persen dari pihak Rosatom yang akan membiayai, tidak akan membebani APBN apalagi APBD," kata Musri.

Musri menambahkan nuclear power plant ( NPP) adalah langkah terbaik menjawab tantangan energi terbarukan untuk menjawab kemungkinan terjadinya krisis energi dan komitmen Indonesia untuk mengembangkan energi bersih yang sesuai dengan komitmen global.

"Indonesia sangat potensial dalam pengembangan NPP karena bahan baku yang tersedia serta lokasi yang strategis," tuturnya

Sulawesi Tenggara menjadi prioritas bagi lokasi pembangunan NPP karena berdasarkan data dan riset geologis yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa wilayah ini sangat stabil dan mampu menjadi pusat pengembangan NPP di Indonesia.

Dari sisi kebutuhan listrik, Sulawesi Tenggara sangat membutuhkan sumber daya listrik yang besar karena ada industri pengolahan hasil tambang nikel dan industri turunannya yang besar.

Bahkan PLTN akan menjawab kebutuhan listrik rumah tangga dan industri kecil yang saat ini masih belum terpenuhi.

NPP atau PLTN sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Prancis yang menggunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik negaranya sebesar 70 persen, kemudian Rusia, Amerika Serikat yang memiliki 93 reaktor nuklir pembangkit listrik, disusul Jepang dan China.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan nuklir sebagai sumber daya listrik itu aman dan sangat ramah lingkungan.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua mengatakan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang Rusia sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Duta Besar Rusia di Jakarta.

Dalam agenda tersebut Kepala kantor Perwakilan Dagang Rusia Alexander Masaltev memfasilitasi pertemuan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Rosatom corp yang merupakan BUMN Rusia yang bergerak di industri nuklir dan hadir dalam pertemuan tersebut Musri Mawaledha, anggota Dewan Energi Nasional

Hugua, sangat tertarik mendengar penjelasan dari pihak Rosatom dan Dewan Energi Nasional.

"Atas nama Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami sangat tertarik dengan presentasi yang disampaikan pihak Rosatom Rusia. Ini peluang bagi Sulawesi Tenggara untuk menjadi provinsi yang maju," tegas Hugua.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Mubar, Nurali di Laworo, Kamis (17/4/2025) mengatakan sebelumnya pihak BPJN Wilayah III Sultra telah melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Sultra perihal rencana pelaksanaan pra sertifikasi tahun 2025.

"Pelaksanaan pra sertifikasi akan dirangkaikan dengan penelitian dan pengambilan data fisik lapangan serta akan melengkapi persyaratan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku." katanya

Lebih lanjut Nurali mengatakan pelaksanaan proses sertifikasi lahan pada umumnya mengalami hambatan seperti pembebasan lahan yang telah dilakukan tidak didukung dengan tertib administrasi yang baik.

"Jika untuk sertifikasi lahan jalan nasional sebaiknya dilakukan dengan mekanisme pembebasan lahan dan didukung tertib administrasi." jelasnya

Namun, lanjut dia untuk BPN Mubar sejauh ini hambatan seperti itu dapat diatasi dan direalisasikan serta diserahkan administrasinya secara lengkap dan baik.

"Tahun lalu targetnya 1 bidang tanah dan itu telah direalisasikan serta diserahkan." ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, BPN Mubar berperan untuk menyelesaikan administrasi tanah tersebut dengan memberikan informasi terkait persyaratan administrasi termasuk yuridis dan fisik sesuai SOP.

"Kami telah memberikan persyaratan administrasi termasuk yuridis dan fisik sesuai yang ditentukan dalam SOP serta hak dan kewajiban selaku pemegang hak atas tanah." kata Nurali

Nurali juga menyampaikan saat ini progres kerjasama BPN dan BPJN dalam memastikan status hukum lahan yang akan disertifikasi untuk mendukung program infrastruktur khususnya jalan di Mubar sudah masuk tahap identifikasi lapangan dan pengambilan data fisik.

"Ini sudah berjalan kegiatan identifikasi lapangan dan pengambilan data fisik yang dilakukan antara pihak PJN Wilayah III Sultra dan Kantor Pertanahan Muna Barat dan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa tuntas kegiatan lapangan nantinya akan diikuti dengan melengkapi berkas Yuridisnya," katanya

Untuk itu BPN Mubar berkomitmen siap mendukung dan mengawal penuh pembangunan infrastruktur jalan terutama di wilayah BPN Mubar

"Kami siap mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan, arahan pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran proses pengukuran dan pra-sertifikasi 20 bidang tersebut." katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Enjang Slamet saat ditemui di Kendari, Rabu (16/4/2025), mengatakan bahwa tersangka dalam perkara tersebut yakni mantan Sekda berinisial NU (Nahwa Umar/62), serta dua ASN Pemkot Kendari M (Muchlis/39) dan ANL (Ariyuli Ningsih Lindoeno/39).

"Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja uang persediaan (UP), ganti uang persediaan (GUP), tambah uang persediaan (TUP), langsung (Ls) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020," kata Enjang Slamet.

Dia menyebutkan bahwa dalam dugaan korupsi tersebut terdapat adanya penyimpangan berupa pencairan anggaran yang pertanggungjawaban dari pencairan itu tidak sebagaimana mestinya dalam 5 item kegiatan.

"Yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional," ujarnya.

Enjang Slamet menjelaskan bahwa berdasarkan penyimpangan atas anggaran dari 5 item kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka.

"Hasil perhitungan kerugian negara dari auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara senilai Rp444 juta," jelas Enjang Slamet.

Dia mengungkapkan bahwa untuk tersangka Muchlis dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari, dan tersangka Ariyuli Ningsih Lindoeno ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari.

"Para tersangka ditahan selama 20 hari sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025. Sedangkan untuk tersangka NU belum dilakukan penahanan karena sedang sakit dan belum dapat hadir untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka," ungkapnya.

Enjang Slamet menambahkan bahwa para tersangka itu melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Kita berharap pondok pesantren menjadi pusat pendidikan dan penguatan nilai-nilai moral, sehingga pembangunan infrastruktur seperti rusun ini sangat penting untuk mendukung kegiatan santri,” ujar Ridwan Bae.

Bupati Buton Tengah Azharu mengatakan Ridwan Bae juga meninjau pelabuhan kontainer di Wamengkoli yang memiliki potensi besar dalam menunjang distribusi logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu.

"Ridwan Bae menyampaikan komitmennya untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan pelabuhan tersebut," katanya.

Ia juga mengatakan kunjungan ditutup dengan menyambangi kampung nelayan Suku Bajo di Kelurahan Mawasangka.

"Di sana saya dan Pak Ridwan berdialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan dasar serta potensi pengembangan kawasan pesisir berbasis budaya Maritim," tuturnya.

"Saya menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap adanya dukungan pusat dalam merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan," katanya.

Ia mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan Buton Tengah sebagai kota santri dan kota pendidikan yang berbasis potensi daerah.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Saya berharap kita semua terus menjaga integritas, apalagi saat ini kita tengah menghadapi penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ungkap Topan Sopuan saat memimpin apel pagi yang berlangsung dihalaman kantor, Senin (14/4/2025). 

Selain itu, Ia juga mengingatkan jajaran untuk memperhatikan penyerapan anggaran agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Di akhir arahannya, Topan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai yang hadir dalam apel pagi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti apel pagi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan,” ungkapnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membuka bimbingan Manasik Haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi di Kendari, Kamis (10/4/2025), mengatakan bahwa haji merupakan rukun Islam kelima dan menjadi impian bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Menurut Wali Kota, menunaikan ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang memerlukan kesiapan mental, fisik serta pengetahuan yang cukup tentang tata cara ibadah haji.

“Oleh karena itu, bimbingan manasik haji ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji Kota Kendari mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam,” ujarnya.

Wali Kota Kendari berharap bimbingan (manasik haji) ini dapat memberikan bekal yang bermanfaat bagi seluruh peserta calon haji tahun 2025, sehingga nantinya mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Kendari Marni mengungkapkan kuota calon haji Kota Kendari tahun ini sebanyak 551 orang.

“Mudah-mudahan ibu wali kota bisa mengawal program-program keumatan di Kementerian Agama, dan kita bisa bersinergi dan dukungan yang kami butuhkan,” ujarnya.

Calon haji tertua di Kota Kendari berusia 98 tahun, sedangkan yang termuda 19 tahun.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kunjungan kerja Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan itu didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Agus Safari, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, dan didampingi oleh Bupati Konawe Utara, Ikbar.

Ridwan Bae di Kendari, Kamis menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur vital yang terdampak banjir.

“Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementerian PUPR. Meski saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, kita tetap upayakan agar proyek jalan penghubung bisa diprioritaskan tahun ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Konawe Utara Ikbar menyampaikan berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir, seperti penyediaan transportasi pincara (jasa/rakit penyeberangan) gratis, pembagian bantuan sembako, serta penetapan status siaga bencana melalui surat keputusan resmi.

Bupati juga menjelaskan bahwa keinginan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi langsung terhadap normalisasi sungai terbentur oleh keterbatasan kewenangan, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

“Sebenarnya kami ingin melakukan intervensi terhadap sungai ini, tapi terbentur UU Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemekaran Konawe Utara yang telah dibatalkan melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2010,” ungkapnya.

Ikbar juga mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar membangun kembali kolam retensi di wilayah Kecamatan Oheo sebagai salah satu solusi pengendalian banjir.

Ia menegaskan, Pemda siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.

Selain itu, ia turut menyinggung soal tarif pincara yang sempat ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp300.000 untuk mobil dan Rp50.000 untuk motor, namun mendapat penolakan dari masyarakat sehingga kemudian direvisi kembali.

Kepala BPJN Sulawesi Tenggara, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan penghubung sempat terhenti karena pemutusan kontrak pada tahun 2021. Namun, kini status hukumnya telah tuntas.

“Alhamdulillah, pada 9 Januari 2025 kami telah memenangkan gugatan terkait proyek tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah merampungkan desain pembangunan jembatan sepanjang 745 meter dengan total anggaran mencapai Rp60 miliar. Pembangunan ini akan diusulkan melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2026 dan 2027.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Gubernur Sultra saat ditemui di Kendari, Rabu (9/4/2025), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Sidak tersebut ditemukan lebih dari 50 persen ASN tidak hadir mengikuti apel pagi. Dari sekitar 190 ASN yang tercatat berdinas di Dikbud Sultra hanya 80 orang yang mengikuti apel pagi.

"Saya juga kaget Kadis Diknas Sultra tidak ikut apel pagi. ASN harus menjadi panutan dalam menegakkan disiplin, terkhusus Diknas tupoksi pendidikan generasi bangsa," kata Hugua.

Dalam kesempatan Sidak itu, Hugua berinteraksi dengan para pegawai dengan sesekali melontarkan pertanyaan yang esensinya menggugah nurani para ASN untuk menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme.

Hugua menekankan pentingnya kedisiplinan ASN sesuai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

"Ketidakhadiran ASN tanpa alasan yang jelas dinilai sebagai pelanggaran disiplin yang akan ditindaklanjuti. Kehadiran ASN pada apel pagi merupakan cerminan disiplin dan profesionalisme," ujarnya.

Dia berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN di Dikbud Sultra untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Dikbud Sultra akan melakukan evaluasi internal terkait rendahnya tingkat kehadiran ASN pada apel pagi itu," ungkapnya.

Hugua menjelaskan bahwa langkah-langkah perbaikan akan segera diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dikbud Sultra Ilana Nasra Nusuha menyampaikan bahwa dirinya juga tidak mengetahui alasan dari ketidakhadiran ASN tersebut.

"Sekretaris Diknas sedang menunaikan ibadah umrah, sedangkan pegawai yang lainnya saya tidak tau," kata Ilana Nasra.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Bupati Bombana Burhanuddin saat di hubungi di Kendari, Rabu (9/4/2025), mengatakan bahwa bus sekolah gratis tersebut akan beroperasi di wilayah Poleang dan Kabaena untuk memastikan akses pendidikan yang lebih mudah dan merata bagi pelajar di wilayah tersebut.

"Dua unit bus sekolah gratis ini akan beroperasi di Zona Poleang dan Kabaena," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menyebutkan bahwa bus sekolah gratis tersebut juga bertujuan untuk menjangkau pelajar di wilayah terpencil yang kerap terkendala akses transportasi.

“Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Bombana yang tertinggal karena keterbatasan transportasi. Pendidikan adalah hak semua warga,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa selain bus sekolah gratis, Pemkab Bombana juga meluncurkan program “Berani Bersih Wonuaku" yaitu sebuah gerakan kolektif untuk menumbuhkan budaya hidup bersih di tengah masyarakat Bombana.

“Kebersihan adalah awal dari keindahan. Ibu kota kita ini adalah ruang tamu. Sebagai tuan rumah, wajib bagi kita menjaga kebersihan dan keindahannya,” ujarnya.

Pada peluncuran program tersebut ditandai dengan pembacaan komitmen “Berani Bersih Wonuaku” oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Bombana.

Dia menambahkan bahwa sejak dilantik bersama wakil bupati, dirinya langsung turun ke lapangan untuk menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik tanpa pamrih,” ujarnya.

Pemkab Bombana juga terus berkomitmen dalam pelayanan publik dan kepedulian lingkungan. Pemkab Bombana juga menegaskan bahwa pembangunan dimulai dari hal-hal mendasar, yaitu pendidikan, kebersihan, dan keteladanan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Selasa (8/4/2025), mengatakan bahwa sidak tersebut untuk memastikan kesiapan serta kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada hari pertama masuk setelah liburan.

"Kami lihat dari kedisiplinan ASN kita, hari ini sekitar 98 persen yang masuk pada hari pertama setelah liburan Idulfitri 1446 Hijriah," kata Siska.

Siska menyebutkan bahwa berdasarkan hasil sidak kehadiran ASN Pemkot Kendari mencapai 98 persen itu sisanya sedang mengambil cuti kerja, sakit, dan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Beberapa dinas yang disidak, di antaranya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMTSP), badan pendapatan daerah (bapenda), inspektorat, serta dinas komunikasi dan informatika (kominfo).

Wali Kota berharap seluruh ASN Pemkot Kendari meningkatkan kinerja serta kedisiplinan dalam melayani masyarakat.

Dari sidak tersebut, kata dia, ditemukan beberapa ruangan dinas yang membutuhkan perhatian dalam hal sarana dan prasarana hingga kebersihan ruangan.

"Furniture-nya memang harus diganti, banyak yang sobek dan tidak layak pakai," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari Hasria menegaskan bahwa akan segera menindaklanjuti arahan Wali Kota Kendari terkait DENGAN aturan berpakaian ASN, yang disampaikan pada saat sidak.

"Jadi, seorang ASN itu harus lengkap, paling tidak papan nama dan lambang-lambang ASN harus dipakai," katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kembali sidak di beberapa kantor dinas, yang letaknya di luar tower Balai Kota Kendari, yakni dinas kesehatan (dinkes), dinas pertanian, dinas kelautan dan perikanan, dinas tenaga kerja dan perindustrian (disnakerperin), serta dinas perdagangan koperasi dan UKM.

Berikutnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P2KB), dinas sosial (dinsos), dan ketahanan pangan (disketapang).

"Besok atau lusa kantor yang di luar Balai Kota akan ada sidak," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Komandan Tim (Dantim) SAR Sat Brimob Polda Sultra Ipda Nasrul Insani saat dihubungi di Kendari, Selasa (8/4/2025), mengatakan bahwa bantuan evakuasi tersebut merupakan aksi cepat untuk membantu masyarakat yang hendak melintasi area jalan yang terputus akibat arus banjir.

Ia menyampaikan bahwa proses evakuasi warga tersebut dilakukan bekerja sama pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kemanusiaan secara maksimal.

“Kami terus bersiaga dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan warga serta membantu pemulihan kondisi pascabanjir di Desa Linomoyo,” kata Nasrul Insani.

Sementara itu, Komandan Sat Brimob Polda Sultra Kombes Pol Sugianto Marweki menjelaskan bahwa kehadiran Sat Brimob dalam penanganan banjir tersebut merupakan bentuk komitmen Korps Brimob Polri dalam menjalankan operasi kemanusiaan.

“Brimob Sultra melalui Operasi Aman Nusa Renops 2 senantiasa menyiagakan personel dan peralatan SAR untuk membantu warga yang terdampak bencana,” ujar Sugianto Marweki.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat yang sedang dilanda musibah menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian, sekaligus pengingat bahwa solidaritas dan kerja sama adalah kunci dalam menghadapi setiap tantangan kemanusiaan.

Sugianto Marweki juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana serupa.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Linomoyo Hendang menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Polda Sultra, khususnya Satuan Brimob, atas respons cepat dan bantuan nyata yang diberikan.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Tim SAR Brimob. Semoga banjir ini segera surut dan kondisi desa kami kembali pulih,” ucap Hendang.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Data tersebut terhitung secara keseluruhan selama masa arus balik Lebaran baik pejalan kaki, roda dua dan roda empat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Angin segar tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman saat menemui sejumlah petugas kebersihan pemuat sampah di kawasan Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (4/4/2025) sore.

Kata Sudirman, pertemuan ini merupakan instruksi dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, sekaligus menjadi salah satu cara Pemkot Kendari mendengarkan langsung aspirasi mereka. Dengan adanya agenda ini, petugas kebersihan pemuat sampah bisa bertemu langsung sembari menyampaikan unek-unek yang selama ini masih terpendam.

Dalam pertemuan itu juga, para petugas tampak senang dan menyambut hangat kedatangan Sudirman. Apalagi, selama ini mereka belum pernah berhadapan langsung dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Ada tiga hal penting yang disampaikan Sudirman usai menerima langsung keluhan petugas kebersihan pemuat sampah.

Pertama, petugas kebersihan pemuat sampah mendapatkan tambahan amunisi BBM setiap minggunya agar kendaraan yang mereka gunakan mengangkut sampah terus mencukupi.

Sejauh ini, masing-masing kendaraan yang beroperasi setiap minggu hanya menggunakan 70 liter BBM saja. Namun saat ini, sudah ada tambahan 30 liter, sehingga totalnya 100 liter per kendaraan.

“Selama ini kita mendapat banyak informasi terkait masalah ini, makanya para petugas kita yang tutupi. Kasihan, mereka rugi. Kami baru tahu dan tidak mau lagi dengar ada masalah itu. Jadi, BBM akan kita tambahkan, yang rusak mobilnya, bannya bocor, dan lain-lain, itu tanggung jawab kami pemerintah. Silakan laporkan ke kami,” tegas Sudirman.

Yang kedua, Sudirman menemui langsung mereka sebagai bentuk motivasi agar para petugas kebersihan pemuat sampah ini semangat dalam menjalankan tugas. Ia juga mengajak mereka agar tetap kompak dalam menjalankan tugas-tugas kebersihan, sehingga target mewujudkan Kendari bersih bisa tercapai.

Jika sinergitas itu terus terjalin, lanjut Sudirman, ia memastikan akan ada tambahan intensif yang diberikan. Semuanya telah menjadi komitmen Wali Kota Kendari sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah kepada mereka semua.

“Ini adalah arahan dan komitmen dari beliau (Ibu Siska Karina Imran) untuk disampaikan. Tolong dijaga kebersihan Kota Kendari. Insyaallah, kalau ini bisa kita jaga, target Ibu Siska Karina Imran akan menambahkan insentif dalam waktu dekat,” tegasnya.

Yang terakhir, Sudirman membahas strategi Pemkot Kendari untuk meminimalkan masalah sampah. Langkah yang akan dilakukan ke depan adalah menambah 6 unit armada, dari total 41 unit menjadi 47 unit.

Nantinya, 65 kelurahan di Kota Kendari akan dimaksimalkan pengelolaan sampahnya. Di mana, satu kelurahan yang padat penduduk itu, akan disiapkan satu unit mobil sampah yang beroperasi. Sedangkan dua kelurahan yang penduduknya kecil, akan disiapkan satu unit mobil sampah yang beroperasi.

“Ini semua akan segera kita realisasikan. Pada dasarnya, Ibu Siska Karina Imran selaku Wali Kota Kendari, dan saya selaku Wakil Wali Kota Kendari, ingin daerah ini bersih dan terawat. Kami sadar dan paham betul bahwa petugas kebersihan ini adalah garda terdepan kita. Sehingga, Ibu Siska juga akan memberikan perhatian lebih kepada para bapak dan ibu semuanya,” pungkasnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Bupati Konawe Utara (Konut) Ikbar saat ditemui di Kendari, Kamis (4/4/2025) malam, mengimbau warga yang bermukim di bantaran sungai, yang telah menenggelamkan jembatan satu-satunya penghubung di Desa Padalere Utama itu, untuk melakukan evakuasi mandiri.

"Di Padalere Utama itu kemarin kita sudah imbau warga yang ada di bantaran sungai agar mengevakuasi mandiri," kata Ikbar usai menghadiri kegiatan halal bihalal bersama Gubernur Sultra.

Ia juga telah meminta kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk menjaga jembatan dari kotoran kayu-kayu yang dibawa banjir, agar tidak putus.

"Mulai dari awal tingginya curah hujan itu kami tugaskan untuk menjaga jembatan supaya akar-akar dan kayu-kayu yang terkait di jembatan itu dibersihkan, supaya menjaga jangan sampai putus," ujarnya.

Ikbar mengungkapkan ada 105 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak dari luapan air sungai dan seluruhnya juga telah diberikan bantuan sembako dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

"Tapi sebagai upaya kita sebagai pemerintah daerah itu sudah luar biasa yaitu yang pertama yang terdampak di sana pembagian sembako sudah kita laksanakan, total 105 KK," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara menyebutkan bahwa satu desa di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, terisolasi akibat banjir dari luapan Sungai Lalindu.

Kepala BPBD Konawe Utara Muh Aidin mengatakan desa tersebut adalah Desa Padalere Utama yang terisolasi akibat jembatan yang merupakan satu-satunya akses ke desa tersebut terendam banjir.

"Jembatan gantung itu satu-satunya akses untuk menyeberang di salah satu Desa Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano," kata Muh Aidin.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Bagian Operasi Polres Bombana Komisaris Polisi Idham Syukri di Bombana, Kamis (3/4/2025), mengatakan bahwa enam objek wisata itu meliputi Pantai Karang Empat di Kecamatan Poleang Barat, Pantai Rahwana dan Pantai Widodo di Kecamatan Mata Oleo.

Kemudian, Pemandian Telaga Biru Tongkoseng di Kecamatan Tontonunu, Pemandian Anugrah di Kecamatan Lantari Jaya, dan Padang Pajjongang di Kecamatan Poleang Selatan.

"Jadi, masing-masing objek wisata itu ada 15 personel dari gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja," kata Idham.

Idham menyebutkan bahwa pengamanan itu dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pada liburan Hari Raya Idul Fitri

"Ini merupakan pengamanan objek-objek wisata dan masih rangkaian Operasi Ketupat Anoa 2025 di wilayah hukum Polres Bombana," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya, di antaranya pengaturan arus lalu lintas di jalur masuk area wisata, penjagaan di pintu masuk wisata serta patroli keliling di sekitar objek wisata.

"Kami fokuskan pada pengawasan keramaian masyarakat, arus lalu lintas, serta antisipasi tindak kejahatan," ucap Idham.

Idham menambahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di objek-objek wisata tersebut, Polres Bombana telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Untuk di pantai, kami berkoordinasi dengan BPBD, Polair, dan Angkatan Laut guna melakukan pengawasan di laut. Kami juga selalu memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk memantau cuaca dan keluarganya apabila ke objek-objek wisata di pantai dan pemandian tersebut," jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat yang melakukan liburan di objek wisata agar selalu berhati-hati dan juga menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat wisata itu.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Sistem penjagaan arus mudik ini kami berkoordinasi dengan beberapa instansi gabungan itu kurang lebih 30 orang," kata Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas II Kendari Capt. Agung saat saat mengatur arus mudik di Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari, Jumat (28/3/2025) malam.

Agung mengatakan 30 personel gabungan tersebut terdiri dari KSOP Kelas II Kendari, TNI, Kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Tenggara, Karantina Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Dia menyampaikan bahwa ratusan penumpang malam ini diperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari dengan tujuan Pelabuhan Nusantara Raha, Kabupaten Muna.

"Untuk malam ini kurang lebih ada lima ratusan penumpang, yang kami perkirakan itu, inilah lonjakan penumpang hari ini," ujarnya.

Agung menjelaskan bahwa untuk melayani ratusan pemudik yang membludak tersebut, pihaknya menyediakan sebanyak dua armada, yakni kapal yang pertama diberangkatkan pada pukul 20.00 WITA, dan kapal kedua diberangkatkan pada pukul 22.00 WITA.

"Tadinya kami rencana memberangkatkan satu kapal, tapi dikarenakan penumpang membludak, sehingga kami adakan satu kapal lagi. Jadi, dua kapal tujuan Raha," sebut Agung.

Dia juga mengimbau seluruh penumpang arus mudik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H) untuk selalu menaati aturan yang berlaku dan mengikuti petunjuk dari personel gabungan di lapangan agar bisa menciptakan suasana mudik yang aman dan nyaman.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, terutama di tempat umum seperti pasar.

Kepala Dusun Lambale, Azmulu, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah nyata menjaga kesehatan lingkungan. 

“Gotong royong ini bukan sekadar membersihkan, tetapi juga membangun kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Dengan lingkungan yang bersih, aktivitas jual beli pun menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Sertu Hardedi menekankan bahwa kebersihan pasar harus menjadi prioritas bersama. 

“Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga kebersihannya harus selalu dijaga. Dengan adanya kerja bakti rutin seperti ini, kita berharap pasar tetap nyaman bagi pedagang dan pembeli,” ungkapnya.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, turut memberikan apresiasi terhadap kerja bakti ini. 

“Kegiatan seperti ini harus terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan. Dengan pasar yang bersih, kesehatan dan kenyamanan masyarakat juga lebih terjaga,” tutup Kapten Efendi.

Melalui kegiatan Jumat Bersih ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena berkomitmen untuk terus mendukung dan menggerakkan kerja bakti guna menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari penyakit.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Herman Mulawarman di Kendari, Rabu (26/3/2025), mengatakan pengusulan tersebut dilakukan terhadap seluruh warga binaan atau narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pemotongan masa tahanan di Lapas Kendari.

"Total warga binaan yang beragama Islam itu ada 827 orang, khusus yang memenuhi syarat itu sebanyak 690 warga binaan, sementara 137 orang lainnya tidak memenuhi syarat," kata Herman.

Dia menyebutkan 137 orang yang tidak memenuhi syarat itu karena beberapa orang dari mereka ada yang menjalani hukuman seumur hidup, gagal pembebasan bersyarat, hingga ada yang belum menjalani enam bulan masa tahanan.

Herman menjelaskan buntuk besaran remisi yang didapatkan para narapidana tersebut bervariasi, mulai dari 15 hari hingga dua bulan atau 60 hari.

Untuk 15 hari sebanyak 59 orang warga binaan, satu bulan ada 468 orang, satu bulan 15 hari 137 orang, dan dua bulan sebanyak 26 orang.

Ia mengungkapkan usulan pemberian remisi tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan menunggu keputusan Menteri untuk diberikan kepada para warga binaan.

"Jadi, nanti kalau sudah turun surat keputusannya, kita akan sampaikan pada saat Hari Raya Idul Fitri," ungkapnya.

Selain itu, Herman menuturkan bahwa Lapas Kelas IIA Kendari juga mengusulkan remisi terhadap para warga binaan yang beragama Hindu dalam rangka Hari Raya Nyepi 2025 sebanyak tiga orang dari total lima warga binaan beragama Hindu.

"Masing-masing besarannya, satu orang dapat remisi 15 hari, dan dua orang dapat satu bulan remisi," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra Abdul Latif saat ditemui di Kendari, Rabu (26/3/2025) malam, mengatakan bahwa zakat mal ini berasal dari pemotongan gaji karyawan Bank Sultra yang telah mendaftarkan diri melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dipotongkan gajinya setiap bulan.

"Dana yang terkumpul kemudian disalurkan setiap Ramadhan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan," kata Abdul Latif.

Dia menyebutkan bahwa khusus untuk di Kota Kendari, pihaknya menyalurkan kepada para penyandang tuna netra, pengelola bank sampah sebagai bentuk dukungan terhadap program lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, santri dan pondok pesantren guna mendukung pendidikan keagamaan, serta bantuan pembangunan dan operasional beberapa masjid.

Ia menyampaikan bahwa program zakat maal ini merupakan wujud nyata kepedulian Bank Sultra terhadap masyarakat. Bank Sultra tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial.

"Penyaluran zakat mal ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima serta menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbagi,” ujarnya.

Abdul Latif mengungkapkan bahwa program ini sejalan dengan komitmen Bank Sultra dalam membangun hubungan yang erat dengan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan.

"Melalui program ini, Bank Sultra berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya. Ke depan, Bank Sultra akan terus mengembangkan program sosial lainnya guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan," ungkap Abdul Latif.

Ia menambahkan bahwa total zakat mal yang terkumpul dari pegawai Bank Sultra mencapai Rp401 juta. Dana tersebut tidak hanya disalurkan melalui Kantor Pusat di Kendari namun juga oleh seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Capem) Bank Sultra yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kantor Cabang Jakarta.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra Muhammad Rajulan saat ditemui di Kendari, Rabu (26/3/2025), mengatakan bahwa tujuh bus Damri yang disiapkan secara gratis tersebut untuk rute tujuan Kendari-Baubau dan Kendari-Mawasangka (Kabupaten Buton Tengah), serta Tondasi dan Pure Kabupaten Muna.

Ia menyebutkan bahwa dari tujuh bus Damri yang disiapkan tersebut memiliki kapasitas yang berbeda-beda, mulai dari kapasitas 40 kursi hingga 45 kursi.

"Untuk satu bus Damri itu ada yang 40-45 orang," ujarnya.

Muhammad Rajulan menjelaskan bahwa mudik Lebaran gratis tersebut merupakan program Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar dua ratusan lebih masyarakat yang menggunakan bus Damri gratis tersebut dengan rute Baubau- Mawasangka, Tondasi, dan Pure.

"Untuk pemberangkatan pertama tanggal 25 Maret 2025, yang sudah berangkat ada sekitar dua ratusan orang," ucap Rajulan.

Muhammad Rajulan menambahkan bahwa program mudik gratis tersebut tidak dibiayai oleh APBN, melainkan biaya pribadi Gubernur Sultra melalui yayasan ASR

Untuk pemberangkatan gelombang kedua program mudik gratis bersama Gubernur Andi Sumangerukka dengan menggunakan bus Damri itu dilaksanakan pada 27 Maret 2025 dengan rute Baubau- Mawasangka, Tondasi, dan Pure.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Apalagi, katanya, pada perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan mencantumkan hak karyawan untuk menerima THR.

"Sesuai aturan pemerintah, kami mengimbau agar semua perusahaan yang memiliki karyawan mampu memberikan THR," ujarnya.

Disnaker Baubau berharap, imbauan ini dipatuhi oleh seluruh perusahaan di daerah setempat demi tercipta hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Senin (23/3/2025), mengatakan bahwa program mudik gratis dilaksanakan dalam rangka perayaan Idul Fitri.

"Kita mulai program mudik gratis tahun ini, mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lancar dan aman. Kalau pelaksanaannya lancar dan aman maka kita akan melakukan untuk mudik gratis tahun berikutnya setiap hari raya," kata Andi Sumangerukka.

Dia menyebutkan bahwa program tersebut diharapkan berkelanjutan dan dirinya akan bekerja untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi tenggara.

"Kita ingin mereka merayakan mudik ini dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Andi Sumangerukka juga mengungkapkan bahwa program tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam merayakan Lebaran bersama keluarga.

“Kita ingin mereka mudik dengan aman dan nyaman,” ungkap Andi Sumangerukka.

Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, program ini menyasar berbagai daerah di Sultra, termasuk wilayah-wilayah yang masih membutuhkan fasilitas mudik lebih baik. Salah satunya adalah Kabupaten Bumpala dan Pulau Angkawain.

“Kami akan melihat kebutuhan di sana. Jika memang diperlukan, maka kita akan fasilitasi,” jelasnya.

Program mudik gratis ini menyediakan kuota sebanyak 8.062 orang. Awalnya hanya direncanakan dalam satu gelombang, tetapi karena tingginya minat masyarakat, akhirnya dibuka dua gelombang.

“Gelombang pertama sudah berlangsung yakni kapal cepat tujuan Kendari, Raha dan Baubau, dan pada tanggal 26 ada gelombang kedua,” sebutnya..

Andi Sumangerukka juga menegaskan bahwa program ini tidak menggunakan anggaran daerah (APBD), melainkan didanai dari yayasan yang dikelola secara pribadi.

“Biasanya kalau pakai APBD pasti ribut. Saya ingin berbagi, jadi saya berikan. Saya memang ingin bersedekah,” ucapnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Sultra dapat menikmati perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman, serta mempererat tali silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakapolres Kolaka Utara Kompol Gusti Komang Sulastra saat dihubungi di Kendari, Minggu (23/3/2025), mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk memberikan kenyamanan terhadap para pengusaha dan investor yang berada di wilayah hukum Polres Kolaka Utara, agar tetap menanamkan investasi di daerah tersebut.

"Terdiri (Tim Polres Kolaka Utara) dari Sat Intel, Reskrim, dan Propam Polres Kolaka Utara," kata Gusti Komang Sulastra.

Ia menuturkan bahwa tim tersebut juga akan melakukan patroli-patroli di wilayah hukum Polres Kolaka Utara untuk merespon cepat aduan masyarakat terhadap preman yang berkedok ormas.

"Suatu waktu ada laporan masyarakat, yang ini nanti akan bergerak terlebih dahulu untuk melakukan upaya hukum," sebut Gusti.

Dia menyebutkan bahwa pembentukan tim tersebut berdasarkan arahan langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memberantas premanisme yang berkedok Ormas di seluruh wilayah Indonesia.

"Di Kolaka Utara juga menyesuaikan akan melakukan upaya hukum terhadap preman-preman yang berkedok ormas," ujarnya.

Gusti menjelaskan bahwa dalam upaya tersebut, pihaknya juga akan memberikan penindakan yang tegas terhadap Ormas yang meminta sesuai kepada pengusaha ataupun perusahaan yang ada di wilayah Kolaka Utara.

"Kami akan lakukan tindakan hukum untuk menjaga kondusifitas kamtibmas di Wilayah Kolaka Utara," jelas Gusti.

Ia menyampaikan bahwa dalam pengarahan tersebut, seluruh anggota kepolisian di Polres Kolaka Utara juga telah diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, agar apabila terdapat premanisme yang meminta atau didatangi oleh preman yang berkedok Ormas agar melaporkan kepada pihak yang berwajib.

"Kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kolaka Utara begitu juga kepada pemerintah dan instansi-instansi yang mungkin pernah didatangi oleh ormas-ormas itu dan meminta sesuatu," ucapnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim saat ditemui di Konawe, Minggu (23/3/2025) malam, mengatakan bahwa kendaraan dinas merupakan kendaraan operasional yang hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas atau kegiatan perkantoran.

"Secara aturan kalau mudik tentunya kalau kendaraan operasional dinas, kalau bukan lagi jam dinas itu sudah di kantor," kata Syamsul Ibrahim.

Terkait larangan itu, Wakil Bupati Konawe Syamsul akan memberikan imbauan para ASN agar tidak menggunakan fasilitas mobil dinas itu dalam rangka mudik lebaran.

"Kami akan mengimbau kepada seluruh ASN yang mendapat fasilitas penunjang kendaraan dinas dari pemerintah untuk tidak memanfaatkan mobil dinas tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk para ASN yang tetap ngotot menggunakan kendaraan dinas saat mudik akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk mekanisme pengawasan, Syamsul pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama periode mudik Idul Fitri 2025.

"Kita akan tegur dan memberikan pembinaan," ucap Syamsul.

Syamsul menambahkan bahwa untuk libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemkab Konawe mengikuti arahan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan menginstruksikan seluruh ASN untuk masuk kantor sesuai jadwal, dan tidak menambah libur.

"Insya Allah pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kita akan masuk serentak dan apel besar. Dan di situ kita bisa ukur mana yang menambah libur dan tidak. Dan sanksinya akan disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala BPBD Provinsi Sultra Muhammad Yusup saat ditemui di Kendari, Kamis (20/3/2025) malam, mengatakan bahwa enam daerah tersebut, antara lain Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Konawe Utara (Konut), Kolaka, Kolaka Timur (Koltim), Kolaka Utara (Kolut), dan Kabupaten Buton Tengah (Buteng).

"Ini yang kami antisipasi bencana banjir," kata Muhammad Yusup.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kendari, jika di saat Hari Raya Idul Fitri tersebut merupakan puncaknya terjadi hujan.

"Nah, tentunya harus kita antisipasi, utamanya di daerah-daerah yang rawan banjir, longsor, gempa bumi, itu yang kita antisipasi," kata Muhammad Yusup.

Dia menjelaskan untuk mengantisipasi itu, BPBD Sultra telah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan persiapan apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kebencanaan.

"Untuk melakukan persiapan terkait apa yang sudah dianjurkan, yaitu siaga di pos-pos yang ada untuk mengantisipasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat, itu yang kita lakukan kepada kabupaten/kota," ujarnya.

Muhammad Yusup mengungkapkan bahwa untuk persiapan mengantisipasi bencana alam menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Pemerintah Daerah telah menetapkan posko-posko gabungan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari Basarnas, BPBD, Perhubungan, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengantisipasi bencana yang terjadi.

"Utamanya banjir yang akhir-akhir ini banyak terjadi. Paling tidak kita memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif melalui pemerintah daerah," ucapnya.

Berdasarkan data indeks resiko bencana, hampir seluruh wilayah di Bumi Anoa ini masuk dalam kategori indeks resiko bencana tinggi, yang terutama untuk bencana gempa bumi dan banjir.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala SPPG MT Haryono, Maharanny Puspaningrum saat ditemui di Kendari, Kamis (20/3/2025), mengatakan lima sekolah yang akan menerima Program MBG tersebut yakni TK Negeri 1 Kendari, TK Dunia Anak Islam, SD Negeri 25 Kendari, SD Negeri 27 Kendari, dan SMK Negeri 3 Kendari.

"Jadi, SPPG MT Haryono ini hanya melayani lima sekolah untuk Program MBG di Kota Kendari," kata Maharanny Puspaningrum.

Maharanny Puspaningrum menyebutkan peserta didik yang menjadi penerima manfaat dari Program MBG itu sebanyak 2.026 siswa dan akan terus bertingkat. Sebab, satu SPPG itu untuk penerima Program MBG dibatasi yakni 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat.

"Insya Allah, angka tersebut akan terus bertambah lagi, karena masing-masing SPPG dibatasi 3.000-3.500 penerima manfaat," ujarnya.

Penyaluran MBG perdana dari SPPG MT Haryono tersebut, kata dia, direncanakan pasca-Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dalam penyaluran MBG tersebut pihaknya juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari agar SPPG di Kendari semakin banyak, sehingga Program MBG dapat berjalan dan terdistribusi secara merata di ibu kota Provinsi Sultra itu.

"Tujuannya agar seluruh peserta didik maupun non-peserta didik dapat merasakan MBG sesuai dengan AstaCita Presiden," ucap dia.

Sementara itu Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari Makmur menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendukung penuh program nasional tersebut.

"Ini adalah komitmen Pemerintah Kota Kendari mensukseskan AstaCita Presiden Prabowo," ucapnya.

Ditempat yang sama, Perwakilan Yayasan Lazuardi Ibnu Sina, Andi Reni Nur mengungkapkan peran yayasan tersebut dalam Program MBG tersebut yaitu sebagai mitra SPPG MT Haryono yang bertugas untuk menyiapkan dapur dan peralatan lainnya sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala DLHK Kota Kendari Paminuddin saat ditemui di Kendari, Selasa (18/3/2025), mengatakan bahwa sampah yang dihasilkan tersebut dari berbagai sumber di wilayah Kota Kendari, mulai dari sampah rumah tangga hingga tempat usaha, yakni sampah organik dan anorganik

"Jadi, sampah ini mulai dari sampah perumahan, warung makan, hotel, restoran, dan semua aktivitas yang bisa menghasilkan sampah di kota ini," kata Paminuddin.

Ia menjelaskan bahwa selain sampah rumah tangga hingga tempat usaha, DLHK Kota Kendari juga mencatat sampah yang diangkut dari daerah tetangga ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Puuwatu, Kota Kendari, yaitu sebanyak 12 ton per hari.

"Sampah tambahan tersebut berasal dari kapal penyeberangan antara pulau yang sandar di Kota Kendari, seperti Kabupaten Konawe Kepulauan. Dan juga sampah dari daerah perbatasan, seperti Konawe Selatan hingga Kabupaten Konawe," ujarnya.

Paminuddin menyebutkan bahwa dalam mengangkut sampah tersebut pihaknya memiliki petugas kebersihan sekitar 195 orang yang tersebar di titik-titik tempat pembuangan sementara (TPS) guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Kendari.

"Sedangkan, untuk armada kami itu sebanyak 39 mobil pengangkut sampah," sebut Paminuddin.

Kemudian, Pemkot Kendari juga telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat di Kota Kendari agar membuang sampah tepat waktu guna menjaga kebersihan dan mencegah penumpukan sampah di wilayah itu.

Adapun jadwal pembuangan sampah di Kota Kendari yaitu pada pukul 17.00 hingga 05.00 WITA.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei saat ditemui di Kendari, Senin (17/3/2025), mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menambah wawasan dan mengedukasi masyarakat mengenai program MBG.

Ia menyebutkan, kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dihadiri sekitar 300 peserta yang merupakan warga Kota Kendari.

"Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis. Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat," kata Ahmad Safei.

Dia meminta masyarakat agar berperan aktif dalam menyukseskan program MBG tersebut karena dianggap sangat memberikan manfaat yang cukup besar untuk para generasi penerus bangsa ini.

“Program Makan Bergizi Gratis ini akan disalurkan merata ke penerima manfaat di Sulawesi Tenggara dan dengan diadakannya program ini maka masyarakat bisa bermitra dan juga meningkatkan ekonomi nantinya,” ucap Ahmad Safei.

Ia menjelaskan bahwa program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat sekitar," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BGN Saworno menambahkan bahwa dukungan dari BGN agar dapat membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) demi mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

"Program MBG sudah luncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 secara serentak di 245 titik di seluruh Indonesia," tambahnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kegiatan ini berlangsung di Gereja Jemaat Konda-Lamomea, Kecamatan Konda, dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) ke-49 yang diperingati oleh Klasis Kabupaten Konawe Selatan.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD Konawe Selatan, Asniwati, Senin (17/3/2025), menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Konda-Lamomea yang telah menerima dengan terbuka dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme jemaat yang mengikuti donor darah.Kegiatan ini sangat membantu rumah sakit dalam mengantisipasi kebutuhan stok darah, apalagi menjelang cuti bersama Hari Raya Idulfitri, di mana ketersediaan pendonor biasanya mengalami kekurangan stok,” ujarnya

Direktur RSUD Konawe Selatan, dr. Jemmy Jusuf, juga memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan donor darah tersebut.

Menurutnya, kegiatan donor darah tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi rumah sakit dalam menjaga ketersediaan stok darah, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial dan kebersamaan antar umat beragama di Konawe Selatan.

“Kami sangat berterima kasih kepada jemaat Gereja Konda-Lamomea yang telah mendukung kegiatan ini. Donor darah adalah bentuk kepedulian kemanusiaan yang universal. Semoga semangat kebersamaan seperti ini dapat terus terjalin, tidak hanya pada momen keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,”kata dr. Jemmy Jusuf.

Ia juga mengatakan, RSUD Konawe Selatan selalu terbuka bagi komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan donor darah. Pihak rumah sakit siap memberikan fasilitas dan tenaga medis tanpa memungut biaya apa pun.

“Kami melalui tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) siap menjalin kerja sama dan memfasilitasi pelaksanaan donor darah di mana saja, karena ketersediaan darah yang cukup adalah kebutuhan bersama,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan donor darah tersebut, tercatat sebanyak 23 orang menjalani proses skrining kesehatan. Dari jumlah tersebut, 18 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya.

dr Jemmy berharap, kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjaga ketersediaan darah dan membantu masyarakat yang membutuhkan di wilayah Konawe Selatan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Gubernur Sultra Andi Sumangeruka (ASR) saat ditemui di Kendari, Senin (17/3/2025), mengatakan bahwa dari total jumlah dapur MBG tersebut, sebanyak 25 dapur akan difasilitasi langsung oleh Pemprov, sementara 32 lainnya menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota masing-masing daerah,

"Sebanyak 32 dapur itu yang nanti kita serahkan bupati dan wali kota. Nantinya jumlahnya akan bervariasi, ada daerah yang mungkin dapat 2, 3, dan mungkin ada yang dapat 5 SPPG,” kata Andi Sumangerukka.

Ia menyebutkan bahwa untuk mekanisme pembangunan dapur MBG tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan peserta penerima MBG.

Andi Sumangerukka menjelaskan bahwa untuk wilayah yang jumlah peserta MBG lebih banyak kemungkinan akan mendapatkan lebih dari satu dapur untuk memastikan program ini dapat berjalan optimal.

“Kita harapkan nantinya setiap kabupaten/kota itu harus ada dapur untuk mengoper sekolah-sekolah terutama yang di pelosok,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa untuk lokasi pembangunan SPPG itu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya memilih lahan yang sesuai agar seluruh aktivitas di dapur tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Kalau untuk mempercepat, lebih bagus itu pakai lahannya pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan aturan-aturannya,” ungkap Andi Sumangerukka.

Secara total nantinya Pemprov Sultra akan membangun 200 SPPG untuk mendukung program MBG. Dapur-dapur ini akan melayani sekitar 600.000 pelajar di Sultra, dengan setiap SPPG mampu melayani sekitar 3.000 siswa.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Selain beras Pemkab juga menyiapkan gula pasir 150 bungkus, minyak goreng 150 botol, terigu 100 bungkus dan telur 50 rak.

Sekda Konsel, Siti Chadidjah, Senin (17/3/2025), mengatakan bahwa operasi pasar murah merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi, terutama bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya sekaligus membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya oleh Pemkab Konsel sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas harga bahan pokok pada hari-hari besar nasional, seperti jelang puasa dan lebaran," Ujarnya, Senin.

Sementara itu Kepala Disperindag Konsel Sajudin Idris mengatakan, operasi pasar murah ini akan dilaksanakan di 25 kecamatan se - kabupaten Konawe Selatan.

"Pelaksanaan dari tanggal 13-25 Maret 2025. Komoditas kebutuhan yang disediakan yaitu, beras, gula pasir, minyak goreng dan komoditas lainnya dengan menelan anggaran belanja sebesar Rp 141.600.000", jelasnya.

"Operasi pasar murah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Konawe Selatan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama di tengah potensi kenaikan harga menjelang hari-hari besar," kata Sajudin

Pihaknya telah melakukan OPM sejak hari Kamis lalu, yang terbagi dengan 2 tim petugas di lokasi yang telah ditentukan. Namun, sebagai simbolik dari pimpinan daerah hari ini dilakukan peluncuran pasar murah agar sosialisasi kegiatan ini sampai di masyarakat.

"Adapun bahan pokok yang di pasarkan antara lain, Beras premium Rp 55.000 / 5 kg, Gula pasir Rp 14.000/ kg, Minyak Rp 13.000/ liter, Terigu Rp 8.000/kg,Telur Rp 45.000/rak", katanya

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk satu orang itu mendapat satu paket dengan rincian mendapatkan gula pasir, minyak goreng sama terigu, sedangkan untuk beras dan telur dijual terpisah," terangnya.

"Jadi masing masing hanya mendapatkan satu paket tidak boleh lebih", tegasnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala BPN Mubar, Edison, saat dihubungi di Kendari, Senin (17/3/2025), mengatakan sebanyak 600 bidang tanah yang mendapatkan PTSL dan wakaf dari target 1.500 bidang dikarenakan efisiensi anggaran.

"Dan sebanyak 24 bidang tanah itu adalah sertifikat wakaf (rumah ibadah). Penyertifikatan tanah wakaf dan PTSL menjadi salah satu fokus prioritas untuk diselesaikan dalam program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di wilayah Muna Barat," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, tanah wakaf dan rumah ibadah, BPN Mubar mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf dan program penyertifikatan tanah pertama kali melalui kegiatan PTSL.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Sultra, Ruslan Emba mengatakan dari 600 bidang tanah kegiatan PTSL di Mubar itu sudah memenuhi target pemberkasan.

"Kami optimistis dapat mempercepat penyelesaian target PTSL tahun 2025 sebanyak 600 bidang melihat target pemberkasan sudah terpenuhi sehingga tinggal melanjutkan proses pendaftaran selanjutnya, dan pencetakan sertifikat," katanya.

Mantan Kepala BPN Konsel dan Bombana itu mengatakan, melihat target yang tidak begitu banyak di tahun 2025 dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan efisiensi anggaran, BPN Muna Barat percaya bahwa target tersebut akan lebih cepat terselesaikan.

'Khusus tanah wakaf (rumah ibadah), kata Edison dari target 24 bidang tanah wakaf sebanyak 14 bidang tanah dapat dilanjutkan, sambil menunggu hasil koordinasi langsung dengan camat dan kepala desa untuk mencari tanah wakaf yang belum terdaftar," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Memang kita prioritaskan Buton Utara, tapi kita masih tunggu peraturan kepala daerah (perkada)," kata Hugua saat dihubungi di Kendari, Jumat (14/3/2025).

Ditanya akan kah persoalan jalan bakal tuntas dalam 100 hari kerja, Hugua menyebut tidak akan mungkin hal itu bisa dilakukan karena banyak pertimbangan.

"100 hari itu minimal penetapan anggarannya kita sudah lakukan sebelum itu. 100 hari jalan tuntas, bagaimana bisa?," ungkap mantan Bupati Wakatobi dua periode itu.

Hugua menyebut ada dua daerah yang memang mendapatkan prioritas untuk perbaikan jalan, Buton Utara di ruas Ereke Ronta dan seterusnya, serta ruas Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan.

Wagub juga bilang sebetulnya sudah disiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar, namun terpotong karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Namun Pemprov Sulawesi Tenggara katanya sedang mengupayakan mengembalikan anggaran itu agar tetap digunakan untuk perbaikan jalan.

Sayangnya lagi, banyak program-program pemerintah pusat yang hampir tidak turun ke daerah-daerah. Hanya tersisa program dari APBD Provinsi.

Penghematan atau efisiensi menurut Mantan Bupati Wakatobi dua periode itu, banyak manfaat karena anggaran yang kurang efektif misalnya perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan akan dipotong.

"Tapi khusus biaya-biaya program pembangunan jalan dan jembatan tidak berpengaruh, ini yang lagi kita upayakan kembalikan," katanya.

"Anggaran hasil penghematan sampai hari ini belum selesai, mungkin minggu depan kita sudah bisa tahu berapa," tambah Hugua lagi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Bulog Andoolo Konawe Selatan Yusran Sudini di Konawe Selaran, Kamis (13/3/2025), mengatakan bahwa stok beras Bulog sebanyak 1.600 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan termasuk keperluan operasi pasar.

"Insya Allah stok ini aman sampai sepuluh bulan ke depan, artinya bulan Ramadhan dan Idul Fitri Konawe Selatan tidak akan kekurangan beras," ungkapnya.

Ia juga mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Konawe Selatan untuk melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah menjelang Idul Fitri.

"Kami akan bekerja sama dengan pemda untuk mengadakan pasar murah Ramadhan untuk mengantisipasi apabila ada lonjakan harga," katanya.

Hak senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Konawe Selatan Setya Ningsi bahwa akan ada kegiatan operasi pasar menjelang Lebaran 2025.

"Operasi pasar dimulai tanggal 22 Maret 2025 yang tersebar di 25 kecamatan," katanya.

Ia mengatakan jumlah bahan pokok yang akan dipasarkan yaitu beras sebanyak 5 ton/kecamatan, ditambah lagi dengan gula pasir dan minyak goreng.

"Saya meminta kepada media untuk ikut memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan manfaat melalui pasar murah," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]