Sultra.WahanaNews.co, Kendari - Komisi I DPRD Kota Kendari bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari telah menyepakati beberapa poin penting terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan wali kota Kendari (Pilwali) 2024.
Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban kota selama proses Pilkada berlangsung, mengingat pentingnya peran ASN sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan netral, Senin (4/11/2024).
Baca Juga:
Dua Oknum ASN Pemkab Manokwari Disebut Bawaslu Langgar Netralitas
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari Zulham Damu dan Pj.Wali Kota Kendari Muhammad Yusup berkomitmen untuk menciptakan suasana kondusif di Kota Kendari.
"Netralitas ASN adalah hal krusial untuk menjaga stabilitas kota selama Pilwali. Kami ingin ASN bersikap netral, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu pasangan calon," ujarnya.
Komisi I juga meminta PJ Wali Kota, sebagai pimpinan tertinggi ASN, agar memastikan tidak ada ASN yang dimobilisasi untuk mendukung pasangan calon tertentu, terutama dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Baca Juga:
Ketua DPRD Gorontalo Utara Dukung Kejari Jaga Netralitas Pilkada Serentak 2024
"Hal ini, penting untuk memastikan keadilan dalam proses Pilkada dan mencegah potensi konflik kepentingan, "lanjutnya.
Poin Penting dalam komitmen Netralitas ASN diantaranya penekanan netralitas ASN: PJ Wali Kota telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN dan terus mengingatkan pentingnya netralitas dalam setiap apel mingguan.
Kedua, pengawasan ASN oleh PJ Wali Kota: Komitmen PJ Wali Kota dalam mengawasi ASN dan memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjadi salah satu poin utama diskusi.
