Sementara untuk sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kerja sebesar 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan maupun 1 tahun.
Sedangkan sanksi ringan, berupa teguran lisan, tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
Baca Juga:
Olokan ke Tukang Es Teh Viral, Presiden Prabowo Tegur Gus Miftah
Sudirham membeberkan jika sepanjang 2021 dari hasil evaluasi terakhir, kehadiran ASN di Kota Kendari cukup bagus yakni di atas 80 persen berdasarkan data kehadiran absensi.
Namun, tak sedikit pula pihaknya menjaring ASN yang melanggar PP 94 Tahun 2021 tersebut dengan memberikan sanksi.
"Banyak yang sudah kena sanksi ada sanksi penundaan penerimaan gaji, penundaan kenaikan berkala bahkan ada yang sudah kami berhentikan," jelasnya.
Baca Juga:
Pertamina EP Cepu Raih Pengakuan Bergengsi di Ajang ASRRAT Award 2024
Ia berharap hal serupa tidak terulang di tahun 2022, maka dari itu pihaknya mengantisipasi dengan memaksimalkan tugas tim penilai BKPSDM melakukan evaluasi terhadap keaktifan dan produktifitas para ASN.
"Kita punya evaluasi regular jadi penilaian kinerja itu sangat efektif di dalam melihat keaktifan dan produktivitas ASN Kota Kendari, dan sekarang ini pun dalam tahap evaluasi," ucapnya.
"Jika dulu penilaian kinerja itu ditentukan oleh yang bersangkutan, sekarang yang bersangkutan mengajukan untuk dinilai oleh tim penilai dan di-review oleh BKPSDM," tutupnya.
[kaf]