Sultra.WahanaNews.co, Kendari - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menyatakan siap mendukung dan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
"Pemerintahan Daerah se-Sulawesi Tenggara siap mendukung dan melaksanakan arahan Bapak Presiden. Kami juga siap menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan BPK guna pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan baik dari waktu ke waktu," kata Andap dalam pernyataan resmi yang diterima saat menghadiri acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester II tahun 2023, bertempat di JCC Jakarta, Senin (8/7/2024).
Baca Juga:
BPK Ungkap Kasus Besar: Kerugian Keuangan Negara Rp 60,04 Miliar dari Proyek PetroChina
Mengawali acara, kata Pj gubernur diawali laporan ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara, dengan esensi mengenai aspek pengelolaan keuangan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.
Isma menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang. Selain itu, Ketua BPK juga memberikan apresiasi kepada semua jajaran BPK atas dedikasi dan kerja keras dalam mewujudkan transformasi pemeriksaan anggaran.
"Transformasi pemeriksaan anggaran yang telah kami capai tidak lepas dari dedikasi seluruh jajaran BPK di berbagai daerah. Kerja keras dan komitmen ini sangat berharga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya.
Baca Juga:
BPK Terpilih di Kecamatan Sultan Daulat Belum Dilantik, Pemdes Kecewa Kepada Pj Wali Kota
Selanjutnya, Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitas dalam fungsi pemeriksaan.
"Selamat kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ucap Presiden.
