Sultra.WahanaNews.co, Kendari - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pembentukan Dewan Pengupahan di setiap kabupaten dan kota di Sultra.
"Dari 17 kabupaten kota di Sultra, baru tiga daerah yang memiliki Dewan Pengupahan, yang tentunya sangat diharapkan dapat membuat kebijakan standar upah yang layak," kata Kepala Disnakertrans Sultra LM Ali Haswandy pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tripartit Tingkat Provinsi Sultra 2024 yang dibuka Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio di Kendari, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga:
Disnakertrans Gelar Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang 2024 untuk 120 Peserta
Ia mengatakan tiga daerah yang memiliki Dewan Pengupahan, yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Utara (Konut).
Ia menjelaskan pentingnya pembentukan Dewan Pengupahan karena lembaga tersebut akan melakukan survei untuk selanjutnya menetapkan standar upah yang layak di daerah bersangkutan.
Oleh karena itu, Disnakertrans bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sultra yang terdiri atas serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah diharapkan mampu menghasilkan beberapa kebijakan untuk mendorong percepatan terbentuk Dewan Pengupahan di 13 kabupaten dan satu kota di provinsi itu.
Baca Juga:
DBHCHT Sebagai Upaya Menurunkan Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem di Sumedang
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio mengharapkan dalam rapat kerja itu mampu menghasilkan kerja sama yang baik, lebih berpikir cerdas, serta tidak mengedepankan arogansi yang dapat merugikan masyarakat.
"Saya harap dalam rapat kerja tripartit ini dapat menghasilkan ide dan kebijakan strategis untuk kepentingan daerah maupun pusat," ujar dia.
Terkait dengan putusan MK yang baru mengenai upah minimum provinsi (UMP) yang mengharuskan kembali menghidupkan lagi upah minimum sektoral (UMS), ia mengatakan, Pemprov Sultra tentu harus mengikuti aturan itu, walaupun ada kemungkinan keterlambatan hari karena menjelang pilkada pada 27 November 2024.
