Wanhar berharap, kerja sama PLN, Pemerintah dan DPR ini terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
"Kita semua berharap Program BPBL ini dapat memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ke depan memang untuk tahun 2023 rencananya akan ditingkatkan kapasitas bantuannya menjadi 900 VA sehingga masyarakat bisa lebih produktif," kata Wanhar.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Anggota Komisi VII DPR RI Marthen Douw, secara terpisah menyampaikan listrik bukan hanya menghidupkan penerangan semata tetapi bagi masyarakat Papua dapat meningkatkan kualitas hidup. Sebab, kehadiran listrik bisa membangkitkan semangat pendidikan anak Papua dan ekonomi masyarakat.
"Malam hari anak-anak bisa belajar, kemudian adanya listrik juga bisa memicu usaha-usaha di rumah. Tapi yang paling penting adalah anak-anak kita bisa belajar agar ke depan sumber daya manusia bisa berkualitas dan bersaing dengan negara lain," ujarnya.
Karena itu, Komisi VII DPR bersama pemerintah dan PLN akan terus berkolaborasi dalam program BPBL.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Komisi VII DPR bersama Pemerintah dan PLN bergandeng tangan akan terus mendorong bantuan pemerintah listrik baru sehingga Papua terang," ujar Douw.
Staf Ahli Direksi Direktur Retail PT PLN (Persero), Ismail Deu mengatakan, PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak di bidang ketenagalistrikan. PLN juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam merampungkan program BPBL di Tanah Papua ini.
Tahun 2022 ini PLN diberikan target BPBL oleh pemerintah sebanyak 1.920 rumah tangga di Tanah Papua dan sudah diselesaikan. Ismail menjelaskan, khusus di Nabire, PLN sudah memberikan akses listrik 24 jam kepada 266 rumah tangga.
