WahanaNews-Sultra | PT PLN menerapkan sejumlah strategi untuk menghadapi oversupply listrik yang terjadi saat ini. Selain melakukan renegosiasi terhadap pembangkit Independent Power Producer (IPP), juga mengejar target penggunaan kompor listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi oversupply ini sudah ditangani oleh pemerintah secara komprehensif.
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Tuan Rumah, Ini Arti dan Makna Logo Resmi HPN 2025
Atas saran pemerintah, pihaknya telah melakukan renegosiasi semua pembangkit IPP sehingga PLN telah menangani dampak Take or Pay sebesar Rp 45 triliun.
“Tetapi kami juga sudah ada arahan dari Bapak Presiden kemudian Menko Perekonomian bagaimana ada transisi dari yang tadinya pakai kompor LPG yang berbasis impor dan jumlahnya besar ke kompor induksi,” jelasnya di Jakarta, Jumat, (1/7).
Darmawan memaparkan, saat ini biaya keekonomian dari LPG 3 kilo adalah Rp 18.000 per kilogram sedangkan LPG 3 KG yang diterima harganya Rp 7.000 per kilogram sehingga ada disparitas Rp 11.000 per kilogramnya.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Untuk itu, pemerintah sudah mengarahkan baik itu kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan sudah mengambil pemrakarsa adanya realokasi penggunaan LPG 3 kg jadi kompor listrik.
Baca Juga: Pemerintah Bahas Realokasi Subsidi LPG, Kompor Induksi PLN Jadi Sasaran
“Tentu saja dalam hal ini ada pengurangan subsidi, impor energi digantikan listrik yang lebih ramah, tentu saja sekaligus bisa mengurangi kondisi oversupply,” terangnya.
