Sultra.WahanaNews.co, Kendari - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menyerukan bahwa upaya pencegahan pornografi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari langkah pembinaan, upaya preventif melalui pendidikan, kontrol pengawasan teknologi, hingga penegakan hukum.
Hal itu disampaikan Andap usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) penguatan dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangkaian pencegahan dan penanganan pornografi secara virtual, yang dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (9/10/2024).
Baca Juga:
Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, Ini Arahan Wapres Ma'ruf Amin
Selain itu, Pj Gubernur mendukung sepenuhnya program pencegahan dan penanganan pornografi, khususnya dalam memperkuat peran pemerintah daerah melalui pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi (GTP3) di Sultra.
“Kami di Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih dalam pencegahan pornografi. Pornografi bukan hanya masalah moral, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat. Langkah preventif dan tindakan hukum harus dilakukan seimbang untuk mengatasi ini,” ungkap Andap.
Pornografi adalah konten eksplisit yang merangsang hasrat seksual, sedangkan pornoaksi mencakup tindakan seksual di ruang publik.
Baca Juga:
Rakornas Kepala Dinas Pariwisata Se-Indonesia di Kalbar
Keduanya dapat merusak moral dan memicu sikap permisif terhadap perilaku seks di luar nikah, terutama di kalangan generasi muda.
Turut hadir dalam Rakornas secara virtual selain Menko PMK, juga Wakil Menteri Agama, gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, dan satuan wilayah Kepolisian.
Selain itu, dihadiri juga perwakilan Pemprov Sultra, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta pemerintah kota dan kabupaten se-Sultra.
