"Tunggakannya sekitar Rp 5 juta namun hingga penyegelan dilakukan belum ada pembayaran," beber Rian.
Bahkan Dinas Perikanan dan Kelautan sudah sering melakukan keterlambatan pembayaran listrik.
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Pastikan Layanan ke Masyarakat Optimal
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Arfan Tompo saat dikonfirmasi sedang tidak berada di kantornya.
Kemudian saat dikonfirmasi via telpon oleh awak media juga tidak menjawab.
Ditempat lain, Juru bicara pemerintah Kabupaten Jeneponto, Mustaufiq, yang juga menjabat sebagai PLT Kadis Kominfo akhirnya angkat bicara.
Baca Juga:
Komisi XII DPR Soroti Kepatuhan DMO Batubara, PLN Diminta Lebih Aktif Amankan Pasokan
Ia mengaku bahwa pembayaran listrik di kantor-kantor sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
"Dianggarkan itu," tutupnya.[jef]
