Sultra.WahanaNews.co, Kendari - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) bertempat di Pullman Hotel Bandung, Rabu.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengusung tema "Pengembangan Teknologi dan Inovasi Dalam Penanggulangan Bencana".
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
"Saat ini, penanggulangan bencana di Indonesia masih secara tradisional dan konvensional. Hal ini lah yang mendasari kami untuk terus berupaya melakukan pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana, selanjutnya kami tuangkan dalam tema tahun ini," ujar Kepala BNPB Suharyanto saat mengawali laporannya.
Selanjutnya, Suharyanto memaparkan data kejadian bencana serta dampak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023.
"Pada 2023 lalu, terjadi kenaikan bencana sebesar 52%. Tapi, data statistik bencana menunjukkan kerusakan perumahan, kantor, Fasum, Fasos alamai penurunan, dimana pada tahun 2021 pada angka 164.272 saat ini 35.933. Data lainnya yakni korban yang wafat juga alami penurunan sebesar 26%," paparnya.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis dan geologis yang rawan bencana. Pada tahun 2023, tercatat 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.
"Untuk itu, dirasa penting upaya penanggulangan bencana yang cermat dan inovatif serta langkah dan rencana tanggap darurat yang mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat didukung oleh komitmen dan peningkatan kapasitas u kepentingan akan menurunkan indeks resiko bencana tingkat tinggi yang masih dialami sejumlah daerah," kata Wapres.
Wakil Presiden juga menekankan penurunan risiko bencana merupakan Indikator Kinerja seorang Kepala Daerah. Para Kepala Daerah diminta memperhatikan mitigasi dampak bencana di wilayahnya masing-masing.
