Masyarakat penerima program BPBL kata Yurod, akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 stopkontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi yang dituangkan dalam Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama.
Melalui dukungan DPR RI pula, program melistriki keluarga kurang mampu di wilayah 3T dapat dilakukan PLN. PLN melistriki 3.281 keluarga di Kalimantan Tengah dan 1.516 keluarga di Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak atas terwujudnya program BPBL ini. Mengingat, listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.
“Program BPBL ini membuktikan negara melalui pemerintah beserta stakeholder terkait hadir dalam rangka memastikan keadilan energi, karena listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih produktif dengan listrik,“ ucap Mukhtarudin.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Muhammad Joharifin mengatakan Program BPBL ini merupakan bukti nyata dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
“PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak di bidang ketenagalistrikan, serta siap bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan mitra strategis guna wujudkan rasio elektrifikasi sebesar 100 persen di Kalsel dan Kalteng,” ujar Joharifin.
Joharifin berhadap program BPBL ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
"Ke depan, PLN berharap kolaborasi ini makin memperkuat sinergi untuk melakukan perluasan dan pengembangan kerjasama lainnya, kami yakin Program BPBL 2022 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkas Joharifin. [tum]
